mea

Beberapa Pekerjaan Rumah Dokter Indonesia Menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015

Zubairi Djoerban

Pendahuluan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mulai berlaku mulai akhir 2015 adalah sebuah kenyataan. Dengan diberlakukannya MEA maka negara-negara yang bergabung di dalamnya dimungkinkan untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggotanya lainnya sehingga kompetisi akan semakin ketat. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Selain dampak aliran barang dan jasa, MEA juga diharapkan memperbesar arus investasi dan modal. Ini yang diharapkan oleh Indonesia yang sekarang sedang giat membangun.

Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pasar bebas termasuk MEA masih ada banyak potensi kendala. Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah. Catatan pemerintah menunjukkan bahwa hingga Febuari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau di bawahnya masih menduduki peringkat tertinggi dalam angkatan kerja kita. Tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia.

Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Infrastruktur, terutama di daerah, adalah hal vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara merata. Tidak lagi terpusat di Jawa terutama Jakarta yang sudah terlalu padat penduduk serta putaran uangnya, membuat diskrepansi yang sulit diatasi kecuali dengan upaya pemerataan yang sungguh-sungguh dari pemerintah.

Faktor lain yang diperkirakan bakal menjadi kendala kita meraih keuntungan dari MEA adalah rapuhnya sektor industri karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi, keterbatasan pasokan energi, serta lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor. Ini sangat terkait dengan perilaku konsumen yang masih banyak memilih produk-produk luar negeri sementara produk serupa dari dalam negeri juga tak kalah bagus, baik mutu maupun variasinya.

MEA dan Sektor Kesehatan

Sekarang kita akan membahas dampak dari MEA ini terhadap sektor kesehatan, karena suka tidak suka bidang kesehatan pasti akan terimbas kenyataan ini. Bahkan sebelum secara resmi MEA diterapkan pun banyak dokter dan tenaga kesehatan asing sudah mulai membuka praktek di Indonesia. Demikian juga rumah sakit modal asing pun sudah mulai umum ditemui di kota-kota besar di Indonesia. Pertanyaannya selalu sama: bagaimana kesiapan dokter-dokter di Indonesia menghadapi kenyaan ini?

Dari sudut pandang optimistis, MEA adalah kesempatan bagi kalangan medis Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan daya saingnya sehingga tetap diperhitungkan oleh konsumen kesehatan Indonesia. Meski pandangan pesimistis juga ada: tersingkirnya dokter dan tenaga kesehatan Indonesia dari arena pelayanan kesehatan. Pesimisme ini selayaknya menjadi motivasi bagi kita semua yang bekerja di sektor kesehatan untuk terus maju dan memperbaiki diri.

Apapun kenyataannya, yang harus ditekankan adalah kepentingan pasien harus didahulukan di atas segalanya. Sebagai manusia, semua pasien tanpa kecuali berhak untuk memperoleh pelayanan dan perawatan paripurna dari dokter. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna tersebut dibutuhkan kompetensi tertentu, yakni kompetensi integratif dan kompetensi klinik. Kompetensi integratif adalah disiplin ilmu yang perlu dikuasai oleh setiap dokter agar dapat menerapkan pengetahuannya sebaik mungkin untuk memecahkan masalah pasien secara efektif.

Kompetensi integratif ada 3 jenis. Pertama, kompetensi integratif yang berisi nilai luhur, nilai-nilai fundamental yang diperlukan oleh setiap dokter, yaitu kemampuan untuk memadukan pendekatan humanistik terhadap pasien yang disertai dengan profesionalisme tinggi dan pertimbangan etika. Manusia bukan hanya merupakan kumpulan organ, dan karena itu pasien bukan hanya organ yang sakit atau kumpulan organ yang sakit. Di luar faktor fisiknya pasien, seperti halnya juga dokter, adalah makhluk yang dikaruniai kecerdasan, akal budi, dan spiritualitas. Pengalaman dan persepsi pasien mengenai situasi yang melingkupinya perlu mendapatkan apresiasi yang wajar dari dokter yang merawatnya. Hanya dengan kepekaan tinggi seorang dokter dapat membangun empati terhadap pasien. Ada tidaknya empati, akan sangat berpengaruh dalam persepsi pasien mengenai kualitas pengobatan yang diterimanya.

Kompetensi integratif kedua adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh dokter sebagai seorang profesional, yaitu antara lain kemampuan untuk selalu belajar terus-menerus, memahami epidemiologi klinik, cara berpikir kritis dan kemampuan manajerial yang berkualitas.

Kompetensi integratif ketiga diperlukan dokter dalam praktek sehari-hari. Hal ini termasuk asuhan pengobatan di rumah, serta manajemen informasi. Evidence-based Medicine (EBM) yang menjadi kecenderungan baru dalam bidang pengobatan sangat didukung oleh teknologi komputer dan informatika. Karena itu hampir tidak ada alasan bagi dokter-dokter baru untuk ketinggalan di bidang ini.

Kompetensi klinik, di sisi lain, adalah kompetensi mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai topik klinik. Untuk Penyakit Dalam, misalnya, topik klinik yang dimaksud antara lain kardiologi, pulmonologi, hematologi-onkologi medik, metabolik endokrin, hepatologi, gastroenterologi, geriatri, ginjal hipertensi dan lain lain.

Ilmu pengetahuan kedokteran, harus disadari, berkembang dengan sangat dinamis. Apa yang hari ini dianggap sebagai kebenaran boleh jadi akan terbukti sebaliknya hanya dalam waktu beberapa tahun. Karena itu seorang dokter yang baik adalah juga dokter yang terus-menerus memperkaya diri dengan pengetahuan baru dan cukup rendah hati untuk mengakui keterbatasan pengetahuan yang dikuasainya.

Kompetensi seorang dokter yang baik, dengan demikian, tidak hanya melibatkan kemampuan untuk menegakkan diagnosis dan menetapkan prosedur pengobatan yang tepat guna dan berhasil guna. Kompetensi seorang dokter juga mensyaratkan kemampuan untuk bekerja sama dengan dokter lain. Segenap kemampuan tersebut diarahkan tidak hanya menyembuhkan pasien, tapi juga menghilangkan penderitaan dan tekanan yang dialami pasien karena kondisinya.

Kompetensi dan etika menempatkan kepentingan pasien di atas sistem, karena itu, harus dijaga sebaik-baiknya dalam era pasar bebas yang sudah di depan pintu. Kesehatan pertama-tama adalah pelayanan. Karena itu dokter dan teknologi kesehatan yang datang ke Indonesia harus mendatangkan manfaat yang besar untuk masyarakat. Sejak beberapa tahun lalu sebenarnya pemerintah RI sudah menetapkan bahwa dokter asing yang datang ke Indonesia adalah dalam rangka alih teknologi dan meningkatkan keilmuan dokter dan dokter gigi di Indonesia. Karena itu ilmu yang mereka awa adalah yang sudah teruji secara ilmiah (evidence-based medicine), yang tentu akan menguntungkan masyarakat.

Lebih rinci, ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh dokter asing sebelum mereka membuka praktek di Indonesia:

  1. Hanya boleh jika bidang yang dikuasainya tidak ada di Indonesia.
  2. Harus melakukan proses transfer pengetahuan atau teknologi, sehingga hanya boleh di rumah sakit yang mengembang fungsi pendidikan.
  3. Jika ada perjanjian resiprokal dengan negara asalnya. Dengan kata lain, dokter Indonesia juga boleh praktik di negara asal dokter tersebut.
  4. Harus memiliki izin yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun organisasi profesi. Jadi harus punya Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)

Pengaturan ini diperlukan untuk menjaga agar profesi kedokteran di era pasar bebas sekali pun tetap pro rakyat. Artinya kebijakan yang diambil harus menjamin rakyat terlindung dari praktik-praktik yang merugikan.

Pendidikan Kedokteran

Tetapi di samping mengatur yang datang dari luar, pendidikan kedokteran masih harus ditingkatkan terus kualitasnya. Mengapa pendidikan kedokteran perlu diatur?

Pertama, sebagai bagian dari pendidikan nasional, pendidikan kedokteran harus diselenggarakan “secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Dalam pendidikan kedokteran tidak sekadar mutu, kompetensi, profesionalitas dan tanggungjawab yang ditekankan, tetapi juga etika, moralitas, kemanusiaan serta jiwa sosial. Bahkan sejak awal, seperti disebutkan dalam RUU Pendidikan Kedokteran, calon mahasiswa Kedokteran harus lulus seleksi penerimaan, tes psikometri serta tes lain yang meliputi uji kognitif, tes bakat, dan tes kepribadian. Mirip dengan tes kepribadian untuk seorang calon perwira yang akan memegang senjata. Ini karena profesi mereka membuat mereka sangat dekat dan berperan dalam upaya penyelamatan hidup dan menentukan kualitas hidup seseorang (baca: pasien).

Terkait dengan hal tersebut yang mungkin dianggap terpenting dan paling strategis dari RUU Pendidikan Kedokteran adalah urgensi untuk menjaga kualitas dokter. RUU ini menekankan standar kompetensi dokter paling sedikit mencakup (1) etika, moral, medikolegal, profesionalisme dan keselamatan pasien, (2) komunikasi efektif, (3) keterampilan klinis, (4) landasan ilmiah ilmu kedokteran, (5) pengelolaan masalah kesehatan; (6) pengelolaan informasi, dan (7) pengembangan wawasan dan pengembangan diri.

Yang juga jelas, mengingat strategisnya posisi dokter dan bidang kesehatan bagi kualitas hidup masyarakat dan bangsa, kualitas FK harus merata – baik di PTN maupun PTS, baik di ibukota negara maupun di daerah. Sayangnya sejauh ini data yang ada menunjukkan kualitas dan kompetensi lulusan FK di Indonesia belum merata. Hasil Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) tahun 2011 menunjukkan angka kelulusan hanya kurang dari 60%, sementara ketika diulang hanya 9.06% yang lulus.

Kedua, pendidikan kedokteran di FK selama ini dikenal berbiaya mahal. Bahkan termahal dibanding fakultas-fakultas lainnya. Tanpa pengaturan yang jelas oleh UU, bisa jadi hanya kalangan menengah ke atas saja yang bisa mengakses pendidikan kedokteran. Akibatnya, kelompok menengah-bawah tak bisa berharap banyak menyekolahkan anaknya ke FK dan menekuni profesi yang sesungguhnya mulia ini. Pemerintah perlu mengatur skema pembiayaan pendidikan kedokteran yang jelas sehingga membuka akses untuk semua siswa yang ingin dan mampu kuliah di FK.

Selain itu, karena biaya pendidikan yang tinggi, tak bisa disalahkan jika lulusan-lulusan FK lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selain karena fasilitas rumah sakit yang rendah – atau malah tidak ada – di wilayah pinggiran sehingga tak memadai untuk pelayanan kesehatan yang maksimal, bukan rahasia lagi bahwa sangat banyak dokter muda yang gajinya di bawah UMR. Sangat bisa dipahami jika para dokter memilih untuk bekerja di lokasi dan wilayah yang dianggap dapat menjamin kehidupan yang sekadar layak, bukan berlebihan. Affirmative action dibutuhkan untuk memperlebar akses siswa berprestasi dari wilayah terpencil untuk masuk ke fakultas kedokteran. Diharapkan, kelak setelah lulus, mereka akan mengabdi di daerah asalnya. Tapi tentu saja hal ini juga terkait dengan ada-tidaknya sarana pengabdian di sana.

Ketiga, masih terkait dengan kualitas lulusan FK, saat ini sudah ada lebih dari 50 FK di berbagai universitas di Indonesia. Tantangan utamanya di sini adalah minimnya tenaga pengajar profesional dan sangat terbatasnya institusi rumah sakit pendidikan. Karena itu, tekat pemerintah untuk menjadikan MEA sebagai kesempatan untuk memperkuat institusi rumah sakit pendidikan guna memfasilitasi proses transfer teknologi, harus kita dukung penuh. Jika tidak, kita hanya akan menjadi penonton dan konsumen dari kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang medis.

 Kesehatan Sebagai Industri

Terkait dengan pemberlakuan MEA, kalangan kedokteran dituntut untuk mulai melek dengan ekonomi. Kita harus paham bahwa Investasi asing di bidang kesehatan berarti (1) membuka peluang bisnis bagi pemilik modal, (2) kesempatan menikmati kemajuan mutakhir teknologi kedokteran bagi kalangan mampu dan (3) semakin terpinggirnya kelompok miskin yang tidak tercakup oleh sistem jaminan apapun. Tanpa perlindungan dari pemerintah dan kepedulian sektor kesehatan kita khawatir Indonesia hanya menjadi ladang basah bagi dokter asing maupun pemodal asing di bidang kesehatan.

Salah satu kesepakatan yang ditandatangi dalam ASEAN Framework Agreement on Services adalah penyertaan modal asing yang mencapai 70 persen, kecuali di Makassar dan Manado yang “hanya” 51 persen. Kita layak khawatir akan terjadi liberalisasi jasa kesehatan jika investasi mereka ditetapkan sebesar itu. Selain itu, kesepakatan ini bisa menjadi alasan untuk “menggagalkan” aturan bahwa dokter asing di Indonesia hanya dibolehkan untuk proses transfer teknologi karena tujuan investor menanamkan investasinya adalah keuntungan. Pembangunan kesehatan tidak menjadi concern pemodal. Pembangunan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Karena itu kita dan semua jajaran sektor kesehatan Indonesia, perlu mendorong dan memperkuat pemerintah untuk sepenuhnya memegang kendali dalam perbaikan sistem kesehatan nasional. Tanpa itu MEA hanya akan mengakibatkan pelayanan kesehatan berbiayai tinggi dan jurang yang semakin dalam di antara di kelompok masyarakat dengan tingkat penghasilan berbeda, maupun di wilayah berbeda.
Dan itu hal yang tidak kita semua inginkan.