vis

 

Dalih Sakit Menghindari Pengadilan, Mungkinkah?

Cukup sering kita baca di media tentang tersangka korupsi, yang mendadak sakit ketika akan diajukan ke pengadilan. Pada beberapa kasus terakhir, ketika masyarakat sudah “gemas”, yang terjadi adalah masyarakat tidak percaya dengan alasan sakit yang diajukan tim pengacara. Mereka berpendapat bahwa itu adalah akal-akalan tersangka untuk buying time, mengulur waktu, guna menyusun strategi menghadapi proses hukum, berupa pertanyaan tim penyidik dan jaksa penuntut, atau malah menghindari pengadilan sama sekali.

Tulisan ini dibuat untuk menjelaskan apa sebenarnya yang disebut “fit (unfit) for trial”, dan bagaimana pengadilan menentukan apakah seseorang cukup sehat atau tidak untuk disidang. Dengan mengandalkan mesin pencari seperti Google, kita akan mendapat banyak referensi mengenai definisi dan batasan-batasan “fit for trial” ini. Salah satu yang memudahkan pemahaman adalah dari Schizophrenia Society of Ontario (www.schizophrenia.on.ca/getattachment/Resources/Educational-Resources/Printable-Resources/3-Fitness-to-Stand-Trial-FINAL-EN.pdf.aspx).

Disebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak kejahatan mungkin saja urung atau ditunda diajukan ke pengadilan jika secara medis dinyatakan tidak mampu atau punya masalah. Pertanggungjawaban hukum dilaksanakan jauh di waktu kemudian setelah peristiwa pidana sehingga mungkin saja tersangka, tertuduh atau terdakwa lupa atau sakit. Kanada adalah salah satu negara yang sudah sangat maju dalam mengatur peran medis dalam lingkup pengadilan. Criminal Code of Canada, misalnya, sudah menyebutkan bahwa ada tiga kondisi yang jika satu saja terpenuhi menjadikan seseorang dikategorikan tidak mampu secara mental untuk mengikuti jalannya persidangan. Ketiga kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Tidak mampu memahami – apalagi menyatakan keberatan – terhadap tuntutan yang diajukan terhadapnya; tidak mengenali orang-orang yang hadir di ruang sidang seperti hakim, jaksa penuntut, juri, dan pengacaranya sendiri; dan juga tidak tahu mengapa mereka berada di ruang (sidang) tersebut.
  2. Tidak memahami konsekuensi dari tuntutan yang dikenakan kepada mereka. Termasuk di dalamnya tidak paham apa yang dituduhkan kepada mereka, tidak paham hak untuk mengajukan pembelaan, dan tidak paham apa yang akan terjadi jika pengadilan memutus mereka bersalah, atau apa konsekuensinya jika mereka menutupi kebenaran.
  3. Tidak mampu berkomunikasi dengan tim pengacaranya. Dengan kata lain, tidak bisa berpartisipasi dalam menyusun argumen pembelaan, atau menjelaskan kepada pengacaranya perspekif serta langkah apa yang mereka ingin ambil berkenaan dengan kasusnya tersebut.

Sekarang kita lihat apa yang biasa, dan sering, terjadi dalam praktik medikolegal sejauh yang penulis lihat dan alami selama ini. Kita ambil contoh kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga penegak hukum pelopor diterapkannya ajaran “fit to stand trial” mempergunakan dokumen atau keterangan dokter sebagai ahli. Ketika KPK akan melakukan investigasi terhadap seseorang baik sebagai tersangka atau masih berstatus saksi, lazimnya yang bersangkutan akan meminta bantuan hukum dari pengacara.

Sering terjadi, pengacara akan menyatakan ke KPK bahwa kliennya sakit. Misalnya, sakit diabetes mellitus (DM), hipertensi, sakit jantung, sakit ginjal, dan sebagainya, sesuai keterangan dokter yang dilampirkan. Secara hukum klien mempunyai hak, bahkan moralitas hak asasi manusia untuk tidak menjalani proses hukum karena sedang sakit. Apalagi bila klien yang sekaligus tersangka atau terdakwa dirawat di rumah sakit. Dalih sakit ini seolah memberi kewenangan baru medikolegal kepada para dokter karena digunakan secara keliru oleh para penegak hukum maupun peradilan.

Menghadapi situasi ini penyidik KPK yang berlatar belakang non-medis akan “bingung”. Bahkan dokter pegawai KPK sekali pun “kalah angin” dari dokter spesialis dan konsultan yang ditunjuk pengacara. Dalih sakitnya berlanjut. Bagaimana jika sampai “terjadi apa-apa” di ruang sidang nanti? Misalnya pasien mendadak kolaps karena penyakitnya, atau malah lebih dari itu? Bukankah hak pasien itu memang diobati, bukan disidang? Kira-kira seperti itu kebingungan penyidik KPK menghadapi surat sakit yang diajukan tim pengacara.

Untuk dalih demikian KPK meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyusun tim Second Opinion berdasarkan perjanjian kerjasama KPK-IDI yang sudah berjalan lebih dari 6 tahun. Disebut Tim Second Opinion karena tugas utama tim ini adalah memberikan pendapat banding dari diagnosis yang dibuat oleh dokter atau tim dokter pribadi tersangka atau terdakwa yang diminta oleh dirinya sendiri atau pengacaranya.

Di sini kita melihat perbedaan peran dari dokter. Tim dokter yang tugasnya mengobati pasien biasa disebut “treating doctors”. Ini merupakan sebagian besar dokter praktik pada umumnya yang dikenal masyarakat. Dari sebagian praktik kedokterannya salah satu diantaranya adalah kewenangan menentukan sakit pasien yang sebagian diantara mereka memiliki masalah hukum, melalui penerbitan surat keterangan medis.

Sementara tim Second Opinion yang komposisinya ditentukan oleh IDI memenuhi permintaan KPK atau instansi penegak hukum lainnya biasanya disebut “assessing doctors”.  Jadi tugas dan kewenangannya adalah semata-mata melakukan asesmen dan penilaian medis untuk kepentingan hukum atau dikenal sebagai kewenangan medikolegal, namun tidak mengobati.

Dalam praktiknya, Tim Second Opinion menyusun keanggotaan tim (yang susunannya berbeda di setiap kasus) dengan merekrut para spesialis yang terkait/relevan dengan diagnosis penyakit tersangka atau terdakwa. Mengingat yang dinilai selain disabilitas-medik secara fisik dan mental untuk kemampuan pertanggungjawaban hukum, hampir pasti di dalam tim ini selalu ada spesialis forensik dan medikolegal, internist (ahli penyakit dalam), psikiater dan/atau neurolog (ahli neuro-behaviour). Secara bersama-sama, tim Second Opinion ini akan memeriksa tersangka atau terdakwa.

Untuk diketahui, susunan tim assessing doctors atau tim Second Opinion selain berdasarkan diagnosis yang ditetapkan oleh tim treating doctors, juga memperhatikan kesetaraan keahlian medis atau jenis spesialisasi dokter yang mengobati pasien. Jika ditemukan masalahnya di jantung, maka yang ditunjuk adalah spesialis jantung. Atau ginjal, paru, dan sebagainya. Jadi tidak asal tunjuk atau berdasarkan kesediaan dokter yang bersangkutan. Profesionalisme tetap harus dijaga. Untuk menghindari konflik kepentingan, dokter yang pernah mengobati atau sedang mengobati atau ditentukan akan mengobati tersangka atau terdakwa tidak boleh menjadi anggota Tim Second Opinion IDI.

Kebetulan Tim Second Opinion diketuai oleh kedua penulis. Biasanya pemeriksaan dilakukan di RS Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit rujukan tertinggi, walaupun pernah juga dilakukan di Bandung. Aspek penting pemeriksaan yang menjadi fokus tim assessing doctors adalah menilai ulang kebenaran proses pemeriksaan fisik dan hasil diagnosis penyakit untuk implikasi pengobatan terperiksa yang ditetapkan oleh tim treating doctors atau dokter pribadi tersangka/terdakwa. Khususnya alat bukti surat atau keahlian yang didasarkan pda setiap kondisi yang seringkali berpotensi menghalangi kehadiran tersangka/terdakwa di pengadilan.

Misalnya dalih medik stroke dan penyakit jantung. Ada stroke ringan, dan ada stroke berat. Pada stroke berat, pasien mungkin tidak bisa bicara, tidak paham tuduhan yang dikenakan kepadanya, dan konsekuensi yang menjeratnya jika ia dinyatakan bersalah. Jika ini yang terjadi jelas pasien/terperiksa akan  dinyatakan “unfit for trial.”  Tetapi pada stroke ringan, pasien/terperiksa seringkali  masih bisa dihadirkan ke ruang siang.

Selesai menuntaskan rangkaian pemeriksaan, tim akan membuat keterangan medis tertulis yang diserahkan juga ke KPK sebagai alat bukti surat sebagaimana pasal 184 KUHAP. Pada umumnya, dari pengalaman selama ini kesimpulan Tim Second Opinion adalah fit for trial, walaupun pernah juga ada yang unfit.

Untuk diingat, berbagai kondisi seperti diabetes dan hipertensi adalah kondisi kronik yang apabila terkontrol dengan baik tidak akan menghambat aktivitas maupun kinerja seseorang. Substansi assessing doctors ini juga berlaku untuk surat keterangan medis terhadap calon kepala daerah untuk kepentingan hukum penetapan laik sehat mereka dalam pilkada serentak mendatang. Sepanjang penyakitnya terkontrol baik dan indikator-indikator kesehatannya menunjukkan kondisinya tidak akan menjadi hambatan bagi yang bersangkutan untuk menampilkan kinerja yang baik dalam lima tahun ke depan, maka tidak ada alasan untuk membatalkan pencalonannya (http://zubairidjoerban.org/?s=tes+kesehatan+untuk+calon+pejabat+negara)

Indikator Psikiatri: Sangat Penting

Kembali ke panduan dari The Schizophrenia Society of Ontario tersebut di atas, penting untuk dibedakan antara kemampuan untuk mengikuti persidangan, dengan kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap tindak kejahatan yang dituduhkan. Ada orang yang setelah menjalani pemeriksaan dinyatakan sanggup untuk menjalani persidangan, namun dalam pemeriksaan lanjutan didapati bahwa dia tidak sepenuhnya menyadari tindakan yang dilakukan serta konsekuensi ikutannya.

Sebagai catatan, saat ini dunia medis, terutama bidang psikiatri dan neuro-behavior sudah memiliki kemampuan luar biasa dalam menetapkan boleh-tidaknya seseorang diajukan ke pengadilan. Hampir tidak ada celah, sebenarnya, bagi seseorang yang lepas tanggungjawab dari perbuatan melanggar hukum yang dia lakukan. Dulu untuk dinyatakan “fit for trial” seseorang perlu dibuktikan memiliki kapasitas analitis yang kuat. Kecenderungan admissibility of evidence di peradilan sekarang ini ke arah bahwa pemahaman dasar tersangka/terdakwa mengenai masalah hukum yang menjeratnya sudah cukup untuk menyatakan tersangka/terdakwa siap untuk disidangkan.  Tidak perlu mengetahui secara mendalam implikasi dan seluk-beluk proses hukum. Cukup dengan memiliki kapasitas pemahaman dasar tadi dan mampu berkomunikasi. Dengan kata lain, kriteria kelayakan menjalani proses pengadilan semakin diatur cukup minimal.

Kesimpulannya, seseorang tidak bisa begitu saja melepaskan diri dari jerat hukum dengan dalih sakit. Hasil pemeriksaan assesing doctors dengan metodologi dan instrumen berteknologi multidisiplin mutakhir yang akan menentukan apakah seseorang bisa bertanggungjawab atas perbuatannya atau tidak. Hal ini didukung oleh praktik hukum yang menitik-beratkan kepada bukti-bukti ilmiah akan menambah keyakinan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang adil sehingga kualitas lembaga peradilan dan penegakan hukum semakin meningkat.

Perlu diketahui juga bahwa penilaian kondisi fisik dan mental seorang tersangka bisa dilakukan kapan saja sejak penahanan hingga hukuman diputuskan. Tapi biasanya, asesmen lengkap dan final dilakukan segera setelah proses pengadilan dimulai. Hasil pemeriksaan biasanya akan dibacakan dalam sebuah sesi khusus sebelum persidangan kasusnya dimulai.

Di dalam artikel “Legal medicine: assessing mental capacity and writing medical reports for deputy applications” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5331122/) beberapa hal penting untuk diperhatikan terkait dengan asesmen untuk tujuan pengadilan, selain rekam medis yang terstandar, adalah pertama, jarak waktu pemeriksaan dengan tanggal pelaporan. Dua faktor yang mempengaruhi adalah (1) kedekatan hubungan antara dokter dengan subyek, misalnya berapa lama dokter sudah mengenal subyek, seberapa sering subyek menemui dokter dalam beberapa tahun terakhir, serta kapan terakhir subyek diperiksa oleh dokter tersebut. Kemudian (2) apakah kondisi yang dialami subyek itu bersifat sementara atau menetap.

Dalam memastikan kesiapan pasien menghadapi persidangan tim dokter perlu melakukan beberapa tes untuk menetapkan kapasitas mental subyek yang bersangkutan. Tim dokter perlu sangat berhati-hati dalam menerapkan instrumen tes, mengumpulkan bukti-bukti pendukung  untuk menarik kesimpulan termasuk meneliti latar belakang keseharian subyek, serta menghindari jargon-jargon atau istilah medis yang rumit karena laporan ini kelak akan dibaca oleh pengacara, hakim, jaksa penuntut dan lain-lain yang tidak mempunyai latar belakang medis.

Dibanding spesialis atau subspesialis medis lainnya, psikiater adalah spesialis utama dalam tim dokter yang memeriksa apakah seseorang layak diajukan dan sanggup menjalani pengadilan atau tidak. Karena yang utama diperiksa setelah fisik adalah kondisi mental, pertanyaan utama adalah apakah subyek menderita demensia atau tidak. Gangguan mental sendiri ada beberapa macam, mulai dari kemunduran kognitif yang wajar karena usia lanjut (biasanya hanya berpikir lebih lambat, sementara kecerdasan tetap stabil), gangguan kognisi ringan (mild cognitive impairment/MCI), hingga demensia ringan hingga berat. Setiap tahap memiliki kriteria yang rumit dan memerlukan alat ukur serta keahlian dan pengalaman khusus untuk menilai.

Yang kadang-kadang menjadi masalah, meskipun tim Second Opinion sudah menyatakan bahwa pasien/tersangka cukup sehat untuk disidang, rekomendasi tim  tidak dipakai oleh majelis hakim. Tidak sering, tapi ini pernah terjadi. Memang, menurut aturannya, tim Second Opinion hanya bertugas membuat asesmen klinis tetapi keputusan akhir tetap di tangan hakim.

 

Prof. Dr. Zubairi Djoerban SpPD, KHOM FINASIM

Prof. DR. Dr. Agus Purwadianto, DFM., S.H., M.Si.Sp.F(K)